Selamat Ulang Tahun MetroTV…! Prabowo-Sandi Yakin Boikot MetroTV?

Dalam pemilihan presiden 2019, terdapat dua pasang kandidat. Nomer urut 1 adalah pasangan yang diusung kubu petahana, yakni Presiden Joko Widodo, yang menggandeng Kiai Ma’ruf Amin. Sementara nomer urut 2 adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, jagoannya kelompok oposisi.

Kedua pasangan ini tentu mempunyai tim suksesnya masing-masing. Sebuah tim besar yang terdiri dari kalangan partai politik, mau pun figur-figur profesional yang sengaja di-hiring untuk dapat menciptakan dan menjalankan strategi kampanye yang ciamik.

Timsesnya Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf bernama Tim Kampanye Nasional (TKN). TKN dikomandani oleh pengusaha Erick Thohir. Seorang figur yang belakangan profilnya langsung melesat, karena kesuksesannya dalam menyelenggarakan Asian Games 2018.

Kalau di kubu Jokowi ada TKN, maka lain lagi dengan kubunya Prabowo. Pihak oposisi menamakan timsesnya sebagai Badan Pemenangan Nasional (BPN). Jika di TKN Jokowi pemimpinnya adalah pengusaha muda, maka BPN Prabowo diketuai oleh seorang purnawirawan jendral Angkatan Darat. Dialah Djoko Santoso.

Sebagai ketua tim, sudah pasti Djoko Santoso memiliki otoritas utama untuk mengambil setiap keputusan penting, yang berkaitan dengan taktik kampanye yang dijalankan. Kepiawaian seorang Djoko Santoso bakal diuji, dari berbagai keputusan yang diambil dalam struktur BPN Prabowo-Sandi.

Beberapa saat yang lalu, beredar satu kabar dari BPN. Tersiar isu, bahwa timsesnya Prabowo ini hendak memboikot stasiun televisi Metro TV. Keputusan ini dilancarkan, karena kubu oposisi menganggap Metro TV bukanlah media yang netral di dalam proses menuju pemilu 2019.

Metro TV berulang tahun ke-18 pada 25 November 2018. Pic source: twitter.com/Metro_TV

Well, bagiku isu ini cukup menarik. Dan baru saja, BPN benar-benar merealisasikan niatnya untuk ‘tidak bersahabat’ dengan Metro TV. Dari berita yang kubaca, BPN tidak ingin melayani segala bentuk undangan atau pun permintaan wawancara yang diajukan oleh Metro TV (sumber).

Waooww…, tatkala pertama kali mendengar bahwa tim Prabowo-Sandi hendak memboikot Metro TV, kupikir itu hanyalah joke belaka. Namun rupanya aku salah. Barusan telah beredar luas, bagaimana penampakan surat instruksi untuk segenap anggota tim BPN, agar menolak undangan dari Metro TV.

Surat instruksi tersebut sepertinya benar-benar serius. Karena disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo. Asal kau tahu. Hashim adalah seorang taipan, yang juga adik kandungnya Prabowo. Di struktur BPN, lelaki itu diketahui menjabat sebagai Direktur Media dan Komunikasi.

Dan sebagai direktur urusan media dan komunikasi, Hashim akhirnya menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh anggota tim BPN, termasuk yang berasal dari kalangan parpol. Isinya adalah meneruskan instruksi yang sudah dikeluarkan oleh Djoko Santoso sebelumnya, untuk tidak meladeni segala permintaan dari Metro TV.

Semua sudah mafhum. Seperti apa sikap Metro TV dalam perpolitikan tanah air. Metro TV dapat dianggap sebagai kepanjangan tangan dari Surya Paloh. Dan Surya Paloh sendiri adalah pendukung (habis-habisan) Jokowi.

Surya Paloh merupakan tokoh sentral Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Dan Nasdem adalah parpol yang getol dalam mendukung pemerintahan Jokowi. Maka tidak mengherankan ketika Metro TV tidak begitu memberikan ruang kepada Prabowo. Karena Prabowo merupakan tokoh oposisi.

Aku pribadi, mengapresiasi konsistensi yang ditunjukkan oleh Metro TV. Semenjak pilpres 2014, media ini istikomah dalam memberikan dukungan kepada Joko Widodo. Metro TV tak sedikit pun kendor. Meski di pilpres 2014 harus head to head dengan setidaknya 4 televisi lainnya yang lebih condong kepada Prabowo.

Di masa menjelang pilpres 2019 ini, pemberitaan yang disampaikan Metro TV memang didominasi oleh berita positif soal pemerintahan Jokowi. Akhirnya terbentuk imej, bahwa Metro TV adalah ‘corong’-nya timses Jokowi.

Respons atas manuver BPN Prabowo-Sandi yang memboikot Metro TV, sudah pasti beragam. Bagi para pendukung oposisi, keputusan untuk memboikot Metro TV tentu disambut dengan gempita. Mereka sih kelihatannya fine-fine saja. Pokoknya manut, apa pun komando dari timsesnya Prabowo.

Tetapi bagi pendukung Jokowi, ihwal boikot yang dilakukan BPN Prabowo terasa berlebihan. Yaa, kalau bagiku sih, tak perlulah…, sampai harus boikot-boikot segala. Dengan memboikot, tim BPN malah terkesan frustrasi atas ‘sepak terjang’ Metro TV.

Di masa reformasi seperti ini, kebebasan pers adalah hal yang patut dijunjung. Penguasa tak lagi memiliki ruang untuk menekan pers. Pemberitaan yang disampaikan oleh media, menjadi lebih bebas dan tidak terkekang. Tidak seperti pada zaman Orde Baru.  

Screenshot dari liputan6.com

Barangkali bagi BPN, sikap boikot layak disematkan kepada Metro TV. Karena menurut kubu oposisi, sikap televisi ini terkesan berat sebelah. Hanya berani menampilkan sisi-sisi positif dari petahana. Dan cuma menyampaikan hal-hal negatif dari kelompok oposisi.

Hmm, sikap tim BPN memang boleh-boleh saja. Toh, tidak ada larangan untuk memboikot sesuatu. Tetapi jika berbicara tentang media, alangkah lebih bijak untuk mengikuti panduan dari Dewan Pers. Tatkala merasa ada pemberitaan yang kurang tepat dari Metro TV, maka silakan saja, kubu oposisi menyampaikan keberatan dan klarifikasi.

Selamat Ultah ke-18 Metro TV…!

Ngomongin soal Metro TV, televisi ini barusan merayakan hari jadinya yang ke-18. Ya, Metro TV mengudara pertama kali pada 25 November 2000. Ketika negara ini masih dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Tak dipungkiri, Metro TV bisa dibilang sebagai salah satu televisi swasta tertua di tanah air. Apalagi genrenya juga spesial, yakni televisi berita atau berbasis news. Meski pun saat ini banyak televisi yang mengklaim dirinya sebagai televisi berita, namun Metro TV tetaplah yang pertama. Dan semoga selalu yang terdepan!

Oh ya. Perihal boikot kubu Prabowo yang dialamatkan kepada Metro TV, semoga bisa memberikan secuil pembelajaran. Peristiwa ini seyogianya dapat menjadi teguran bagi Metro TV. Agar bersikap lebih elegan dalam masa kampanye pemilu seperti ini.

Keberpihakan media dalam dunia politik itu memang sukar untuk dibendung. Tetapi patut dicamkan. Media massa merupakan sebuah lembaga yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Alangkah lebih bijak jika sebuah media mampu ‘bermain cantik’. Khususnya dalam konstelasi politik pada sebuah negara.